1.
KEMISKINAN
Menurut wikipedia
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk
dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal
ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti
tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi
masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.
Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara
subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah
mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk
kepada negara-negara yang "miskin".
Kemiskinan dipahami dalam berbagai
cara yaitu pemahaman utama mengenai :
1.
Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,
sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2.
Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk
pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya
penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat
berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
2. BEBERAPA
INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
1. Indikator Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi
pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan
stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari
kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized
entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai
adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan
1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari
pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian
pendapatan.
2. Indikator Kemiskinan
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda.
Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan
2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan
meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan
kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index.
Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam
metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang
menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk
yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai
rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis
kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line)
dan garis kemiskinan non makanan (non food line).
3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ada
empat kebijakan dan program yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan
tersebut yaitu :
1.
Kebijakan dan Program untuk Membuka
Peluang atau Kesempatan Bagi Orang Miskin
Kebijakan
ini diarahkan pada pembukaan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat
miskin untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Lemahnya kemampuan
ekonomi masyarakat miskin bukan berarti menutup peluang untuk berpartisipasi
dalam pembangunan. Justru aktivitas ekonomi yang yang pertama kali bangkit dari
keterpurukan akibat krisis adalah sektor informal yang dijalankan masyarakat
miskin. Contoh programnya antara lain adalah: penyediaan sarana kesehatan bagi
masyarakat miskin, sarana dan prasarana pendidikan, pemberdayaan masyarakat,
pembentukan modal, dan lain-lain.
2.
Kebijakan dan Program untuk
Memberdayakan Kelompok Miskin
Pemberdayaan
dilaksanakan dengan pembukaan akses bagi masyarakat miskin untuk terlibat tidak
hanya pada bidang ekonomi. Kemiskinan memiliki aspek yang sangat luas dan tidak
hanya ekonomi sehingga penanggulangannya harus bersifat multidimensi. Politik,
sosial, hukum dan kelembagaan adalah bidang-bidang yang bersentuhan dan
menentukan kehidupan masyarakat miskin sehingga aksesibilitas masyarakat
terhadap lembaga-lembaga tersebut dapat mendorong masyarakat untuk
memberdayakan diri. Contoh programnya antara lain: penguatan pengelolaan
kelompok atau organisasi sosial, keterlibatan kelompok miskin dalam proses
pendidikan demokrasi, dan lain-lain.
3.
Kebijakan dan Program yang Melindungi
Kelompok Miskin
Masyarakat
miskin sangat rentan terhadap terjadi goncangan internal maupun eksternal.
Kematian, sakit, bencana alam atau konflik sosial bisa berakibat pada semakin
terpuruknya masyarakat dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan
jaminan atau ketahanan masyarakat miskin terhadap krisis akibat goncangan yang
terjadi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi penyebab terjadinya
goncangan, memperkuat masyarakat miskin sehingga tahan dalam menghadapi
goncangan, dan penciptaan jaminan sosial dalam masyarakat.
4. Kebijakan dan Program untuk Memutus
Pewarisan Kemiskinan Antar Generasi
Hak
anak dan peranan perempuan Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling
lemah dalam keluarga miskin. Peran domestik menyebabkan kurangnya akses dan
keterlibatan terhadap kondisi di luar lingkungan rumahnya. Pemberdayaan dan
keterlibatan pada kegiatan di luar wilayah domestik akan menghilangkan
diskriminasi terhadap perempuan dan anak sehingga tidak semakin terpuruk dalam
lingkaran kemiskinan. Contoh programnya antara lain: pemberian bantuan sarana
pendidikan untuk sekolah di daerah miskin dan beasiswa kepada anak-anak miskin,
pemberian makanan tambahan, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif,
dan lain-lain.
4. KEMISKINAN
DI INDONESIA DAN SOLUSI PENANGGULANGANNYA
4.1 Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Secara harafiah, kemiskinan berasal lebih luas, kemiskinan dapat
dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu,
keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya
permasalahan sosial. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena
berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus
terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih
jauh kemiskinan menjadi bukan sekadar masalah ekonomi tetapi masalah
kemanusiaan. Hampir semua negara menghadapi masalah ini. Bahkan Amerika Serikat
yang merupakan negara kaya namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Disisi
lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan
masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan sudah menjadi bagian
dari takdir manusia. Namun menurut Muhammad Yunus (Penerima hadiah nobel
perdamaian tahun 2006) yang ditulis dalam bukunya yang berjudul creating a
world without poverty menjelaskan bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu
tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi
diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak
peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang
menciptakan kemiskinan itu sendiri.
Di Indonesia sendiri banyak program-program yang telah berhasil
mengurangi angka kemiskinan. Jika kita melihat data jumlah penduduk miskin dari
tahun 1976 yang mencapai 54,2 juta (40.1%) menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun
1996. Kemudian karena adanya krisis yang mendera bangsa ini efeknya
mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebesar 47,9% (23.4%) pada
tahun 1999. Era reformasi jumlah penduduk miskin perlahan-lahan menurun menjadi
36.1 juta (16.7%) ditahun 2004.
Gambar : Jumlah penduduk miskin di Indonesia
dari tahun ke tahun (BPS)
Jika kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) dimulai dari tahun 2002
jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah
garis kemiskinan) di Indonesia terus menurun. Data jumlah penduduk miskin pada
periode Maret 2009 sampai Maret 2010 turun dari 32,53 juta (14.15%) menjadi
31,02 juta (13.33%). Menghilangkan kemiskinan bisa dikatakan sebagai sebuah
mimpi tetapi mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan. Lalu langkah
apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat dan semua elemen untuk
menanggulangi kemiskinan hingga menuju titik terendah?
4.2 Strategi menanggulangi kemiskinan
di Indonesia
Dimulai dari awal orde baru, pemerintah telah melakukan berbagai upaya
penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional,
kelembagaan, maupun strategi dan kebijakan khusus. Program-program tersebut
meliputi Program Inpres Desa Tertinggal, Kredit Usaha Tani, UPPKS dan Gerdu
Taskin, serta Program Kredit-kredit Mikro dari BRI.
Sementara di pemerintahan yang sedang berjalan juga menghadapi hal yang
sama yaitu strategi atau cara penanggulangan kemiskinan. Perdebatan mengenai
angka kemiskinan yang masih besar dan konsep penanggulangannya sekarang ini
tidak diperlukan lagi. Karena hal tersebut justru akan menghabiskan waktu dan
energi. Rakyat miskin kita tidak membutuhkan perdebatan retorika yang
berkepanjangan. Mereka butuh suatu konsensus kebijakan kemudian
diimplementasikan. Maka dari itu hal ini menjadi pekerjaaan rumah tersendiri
bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Rakyat mengharapkan suatu penajaman
konsep program Penajaman program bisa juga dilakukan dengan melakukan evaluasi
terhadap program dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yaitu kesulitan yang
dihadapi dan kelebihan dari program penanggulangan kemiskinan tersebut. Tetapi
pada intinya penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi
penanggulangan kemiskinan. Kita banyak melihat bahwa selama ini
pemerintahan menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi
penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan.
Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini
akan dijabarkan beberapa langkah dan strategi cara penanggulangan kemiskinan
yang dilakukan pemerintah :
1. Perbaikan pada Masalah sektor
Kesehatan
Masalah kesehatan menjadi sangat vital bagi semua kalangan. Kesehatan
adalah kunci hidup nomor satu. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap
kemiskinan. Hidup mereka hanya sedikit diatas garis kemiskinan nasional dan
mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Pendapatan itu hanya cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup saja (makan, minum). Sehingga dengan pendapatan
yang hanya sebesar itu tidak akan cukup mengcoverage kebutuhan kesehatan. Di
bidang kesehatan diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
secara makin merata melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan
kesehatan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya dari
ASKESKIN, JAMKESMAS maupun adanya Pengobatan gratis yang dilakukan rutin.
Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana pelayanan masyarakat
penggunan ASKESKIN yang sering kurang diutamakan, sering terjadi pembedaan dan
lain sebagainya. Peta pembedaan ini menjadi masalah tersendiri yang harus
segera diselesaikan.
Mungkin kita juga kurang melihat dan mengerti bahwa pada kenyataannya
kesehatan masyarakat itu bisa dilihat dari sistem sanitasi rumahnya. Pemerintah
selama ini kurang memperhatikan faktor ini. Hal ini bisa dilihat dari
kasuks krisis penyediaan fasilitas sanitasi. Anggaran dari pemerintah belum
bisa menghandle adanya pembangunan sanitasi yang baik. Efeknya bisa
dilihat dari penduduk miskin yang cenderung menggunakan air dari sungai yang
telah tercemar. Bahkan di Ibukota atau di kora-kota besar tempat tinggal mereka
cenderung berada di tempat pembuangan limbah. Maka dari itu ada beberapa
pilihan untuk mengatasinya dari mengadakan suatu konsensus nasional untuk
membahas mengenai pembiayaan fasilitas sanitasi dan mendorong pemerintah daerah
untuk membangun fasilitas tersbut melalui dana alokasi khususnya (DAK) Untuk
keseluruhan solusinya harus ada pengkajian ulang mengenai anggaran dan
kebijakan yang fokus pada masalah kesehatan dan sanitasi. Proporsi anggaran
APBN harus bisa menjadikan pemecah masalah ini. Pembangunan sarana-prasarana
yang baik sejatinya terus dilakukan dengan diimbangi dengan kesadaran sosial
masyarakat akan arti pentingnya kesehatan.
Dengan peningkatan mutu kesehatan, rakyat lebih mampu berperan serta secara
aktif dalam pembangunan sehingga pendapatannya juga meningkat.
2.
Perbaikan pada Masalah Sektor Pendidikan
Salah satu langkah dari strategi dan cara menanggulangi kemiskinan adalah
perbaikan atas kualitas pendidikan. Menurut saya, Indonesia telah mencapai
hasil yang memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar
9tahunnya. Hanya saja masih ada keluarga miskin yang terpaksa tidak bisa
melanjutkan sekolah dan efeknya keluar dari sekolah. Penyebab yang utama dari
masalah diatas adalah mahalnya biaya pendidikan yang juga diikuti oleh buruknya
kualitas pendidikan. Kedua kondisi itu merupakan potret nyata dunia pendidikan
kita. Lihat saja pada masa 1970-1980an kita mengirim banyak tenaga ahli ke
Malaysia dan Singapura untuk menjadi tenaga pendidik disana. Tetapi kondisi itu
berbalik arah dengan yang terjadi sekarang. Justru orang-orang Singapura dan
Malaysialah yang datang ke Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar atau
mahasiswa Indonesia yang banyak meneruskan kuliah disana. Pemerintah dapat
memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat
miskin dengan cara :
1. Membantu pembiayaan pendidikan
yang bertumpu pada peran sekolah.
Langkah tersebut bisa dilakukan melalu penyediaan dana bantuan pendidikan
bagi masyarakat miskin. Dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat bisa
disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan didaerah. Penyaluran dana itu bisa
dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) Peranan ini kemudian menjadi satu target
untuk membantu sekolah-sekolah didaerah yang menyediakan pendidikan bagi
masyarakat miskin serta tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Tetapi
harus ada sinergi antara pemberian dana bantuan dan kondisi perbaikan mutu
pendidikan sekolah. Maka dari sinergi keduanya akan meningkatkan kualitas
pendidikan Indonesia.
2. Penyediaan sarana prasarana
pendidikan
Sering kita melihat dilayar televisi banyak
gedung sekolah yang kurang terurus padahal anggaran pendidikan di negara kita
mencapai 20%. Banyak berita yang melansir adanya buruknya gedung sekolah,
ambruknya gedung sekolah telah menyadarkan kita. Betapa buruknya kualitas
sarana-prasarananya. Pemerintah hanya mengembar-ngemborkan anggaran
pendidikan yang mencapai 20% . Jika melihat gedung sekolah yang ambruk dan
lokasi tak jauh dari Istana presiden itu menjadi tamparan keras bagi
pemerintah. Apa yang salah?
Sekarang kita tidak perlu mencari-cari penyebab
kesalahan dari masalah ini. Penyelesaian dan solusi menjadi hal yang harus kita
bicarakan bersama. Banyaknya permasalahan sarana dan prasarana sekolah harus
menjadi fokus utama sekolah. Bangunan sekolah menjadi suatu tempat peneduh bagi
para anak sekolah. Perlunya penanganan dan bantuan perbaikan gedung sekolah
seharusnya menjadi prioritas utama. Tetapi kenyataannya tidak, sekolah yang bangunannya
ambruk dan meminta bantuan pada pemerintah melalui dinas pendidikannya mendapat
respon yang lambat. Kalau saja prosedur yang salah atau prosedur yang complicated?
Kenapa hal ini harus terjadi?
Solusi utama adanya pembiayaan sarana dan
prasarana juga harus masuk kedalam ranah anggaran pendidikan. Menurut saya,
selama ini yang salah bukan pemerintah. Tetapi sistem yang ada. Misalnya
mengenai sistem dan prosedur meminta bantuan perbaikan sarana prasarana yang
seharusnya itu mudah dan cepat terealisasikan justru malah menjadi sebaliknya
dan memunculkan masalah-masalah baru. Pembenahan pada sistem harus segera
dibenahi serta adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang kemudian keduanya
menjadi solusi utamanya.
Guna menjamin keberhasilan berbagai program di
atas, sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan laboratorium,
terus ditingkatkan dan lebih didayagunakan. Gedung sekolah yang sudah ambruk
sudah sewajarnya diperbaiki melalui dana pemerintah ditambah swadaya
masyarakat.
Peningkatan kualitas tenaga pengajar cukup
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan di
Indonesia. Adanya tenaga pendidik yang profesional dan kapabel akan memberikan
efek positif terhadap kualitas sumber daya manusiannya. Diantara dari sekian
banyak program peningkatan kualitas tenaga pengajar yang paling penting dan
terkenal adalah sertifikasi. Sertifikasi banyak efek positif dan negatifnya.
Tetapi disini saya memandang bahwa sertifikasi itu merupakan stimulus bagi
tenaga pendidik untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari syarat
untuk sertifikasi, tenaga pendidik yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak
akan lolos sertifikasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa signifikankah
program sertifikasi menjadikan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas? Jawabannya adalah tergantung
pada masing-masing tenaga pendidik. Sejatinya mereka harus sadar akan peranan
vitalnya nya dalam pembangunan sumber daya manusia. Tanpa menyalahkan program
sertifikasi bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran,
tetapi itulah stimulus yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga
pendidik. Disamping melalui berbagai pendidikan dan latihan (diklat) tenaga
pendidik. Pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya,
termasuk tenaga pendidikan di luar sekolah, ditingkatkan mutunya dan
pelaksanaannya diselenggarakan secara terpadu.
3. Perbaikan Kualitas Jalan dan
Listrik Khususnya bagi Pedesaan
Berbagai pengalaman di negara-negara seperti China, Vietnam dan juga di
Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan
merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan
nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik.
Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk.
Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang,
tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh. Hal yang sama dapat terlihat
pada penyediaan listrik. Saat ini masih ada sekitar 6000 desa orang belum
menikmati tenaga listrik (Data BPS). Meskipun permasalahan tersebut sangat
kompleks dan rumit, namun solusinya bisa terlihat jelas :
1. Menjalankan program skala besar
untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten. Program pembangunan
jalan tersebut juga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat miskin dan
mengurangi pengeluaran mereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan pada
umumnya. Berbicara mengenai solusi pembiayaannya, program tersebut bisa
dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembangunan yang ada harus
ditargetkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi dan kualitas jalan yang
buruk. Hal ini bisa dilihat dari peta lokasi kemiskinan dan peta kondisi halan
yang keduanya menjadu alat untuk mengidentifikasi peta kondisi jalan. Tidak
luap masyarakat setempat harus dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan
kebutuhan mereka yang kemudian menjamin tersedianya pemeliharaan jalan secara
lebih baik.
2. Menjalankan strategi pembangunan
fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik. Kompetisi
pada sektor kelistrikan harus ditingkatkan dengan memperbolehkan perusahaan
penyedia jasa kelistrikan untuk menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan
kepada PLN. Akses pada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam
rangka meningkatkan kompetisi tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan
lebih terinci atas dua skema subsidi yang ada sangatlah diperlukan, untuk
menjamin subsidi tersebut tidak menghambat penyediaan listrik secara lebih
luas.
4. Membangun Lembaga-Lembaga
Pembiayaan Mikro yang Memberi Manfaat pada Penduduk Miskin
Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki
akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang
memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah
pedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman bersubsidi ataupun
berbiaya. Melihat kenyataannya rakyat miskin cenderung tidak mau meminta
pinjaman dari Bank dan justru meminjam uang dari bank plecit yang
transaksinya dilakukan dengan cara door to door. Padahal bank
plecit tersebut biasanya memberikan biaya pinjaman yang lebih tinggi
daripada Bank. Maka dari itulah dibentuklah lembaga pembiayaan mikro (LPM).
Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit
dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.
Berbagai langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akses penduduk
miskin atas kredit pembiayaan adalah:
1. Membangun hubungan antara sektor
perbankan dengan LPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk
menjadi agen untuk bank-bank komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.
2. Mengesahkan revisi Undang-Undang
Koperasi guna memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan
pembiayaan mikro, termasuk mewajibkan adanya audit dan pengawasan eksternal
bagi koperasi simpan pinjam.
5.
Memberikan Lebih Banyak Dana untuk Daerah-Daerah Miskin
Kesenjangan antar daerah di Indonesia sangatlah terasa. Hal tersebut bisa
terlihat pada kedua daerah yaitu : Jakarta dengan Kupang. Kondisi itu
menjelaskan adanya pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan
per penduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin.
Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan
pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian
dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini. Untuk memecahkan
masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah (Indonesian Brief
Policy) seperti :
1. Memperbaiki formulasi Dana Alokasi
Umum (DAU) agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan
dasar yang cukup baik. DAU dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan
antar daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas
wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal. Tetapi pada
kenyataannya, dana ini masih dialokasikan berdasar pola pengeluaran pada
tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu penetapan besar DAU harus lebih banyak
didasarkan formula di atas, bahkan dengan memberikan porsi yang lebih besar
pada tingkat kemiskinan.
2. Meningkatkan pemberian Dana
Alokasi Khusus untuk menunjang target program nasional pengentasan kemiskinan.
DAK dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target
penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu DAK harus ditingkatkan fungsinya
dan dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk infrastruktur di
daerah pedesaan, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan
sanitasi. Daerah yang lebih miskin harus dapat menerima DAK yang lebih besar,
mengingat DAU belum dapat memperkecil kesenjangan pembiayaan antar daerah.
Peningkatan DAK dapat dilakukan dengan memotong anggaran pemerintah pusat di
daerah melalui departemen teknis, yang selama ini dikenal sebagai Daftar Isian
Proyek (DIP).
6. Merancang Perlindungan Sosial
yang Lebih Tepat Sasaran
Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang
miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai
sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp 74
trilliun untuk perlindungan sosial. Angka ini lebih besar dari pengeluaran di
bidang kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat
dinikmati oleh penduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak
dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tangga miskin hanya
memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras dan Rp 9.000 untuk minyak tanah
setiap bulannya. Pemerintah dapat menjalankan program bantuan dengan
menggunakan peta kemiskinan memberikan informasi mengenai kecamatan-kecamatan
termiskin yang patut mendapatkan bantuan. Bantuan perlindungan sosial bisa
berupa 9 kebutuhan pokok atau sembako.
Referensi :
http://mutosagala.wordpress.com/2012/05/08/kemiskinan-di-indonesia-dan-solusi-penanggulangannya/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar